Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan dirinya tidak bisa menjabat sebagai Ketua Umum partai politik, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meski namanya mencuat dalam bursa calon Ketum menjelang Muktamar PPP Agustus 2025 mendatang.
Khofifah menyebut posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) serta salah satu ketua di Pengurus Besar NU membuatnya terikat aturan internal organisasi yang melarang pengurus aktif memimpin partai politik. "Saya Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU. Sesuai AD/ART di PBNU, saya dilarang memimpin partai politik," ungkapnya, Senin (19/5).
Khofifah Hargai Usulan, tapi Pilih Fokus di NU
Meski menolak dengan tegas, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan sejumlah kader PPP dan tokoh masyarakat terhadap dirinya. Namun, ia menilai bahwa masih banyak figur dari internal PPP yang layak dan memiliki kapasitas untuk memimpin partai berlambang Kakbah tersebut.
“Dengan segala hormat, banyak kader-kader PPP yang punya kesempatan untuk memimpin PPP ke depan. Bagus kalau mereka diberi ruang,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi publik yang mulai berkembang terkait kemungkinan Khofifah bergabung dengan partai politik secara formal pasca jabatannya sebagai Gubernur Jatim.
DPW PPP Jatim Dorong Khofifah karena Popularitas
Usulan agar Khofifah menjadi Ketum PPP pertama kali disampaikan oleh DPW PPP Jawa Timur. Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori, menilai Khofifah adalah figur yang ideal berkat popularitasnya, rekam jejak panjang di pemerintahan, serta kedekatannya dengan basis akar rumput NU yang kuat.“Khofifah bisa mengembalikan kejayaan PPP. Beliau punya sejarah panjang bersama partai ini,” tutur Mujahid pada Jumat (16/5).
Ia juga menyebut Muktamar PPP kali ini sebagai Muktamar Muhasabah—momen introspeksi setelah PPP gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk pertama kalinya sejak partai itu berdiri.
Bursa Ketum PPP Sarat Nama Besar
Selain Khofifah, sejumlah nama lain mencuat dalam bursa calon Ketua Umum PPP. Dari internal partai ada Muhammad Mardiono (Plt Ketum PPP), Romahurmuziy (mantan Ketum PPP), Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.
Nama dari luar partai pun turut disebut, seperti Sandiaga Uno, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Saifullah Yusuf, Amran Sulaiman, hingga Agus Suparmanto.
Namun hingga saat ini belum ada keputusan final dari PPP mengenai kandidat yang akan diusung secara resmi dalam Muktamar Agustus mendatang.
Tetap Aktif, Khofifah Pilih Jalur Non-Partai
Meski tak bersedia memimpin partai politik, Khofifah tetap menunjukkan kiprah aktif di panggung nasional, terutama dalam penguatan peran perempuan dan umat melalui organisasi keagamaan.
Langkahnya untuk menolak jabatan politik dinilai sebagai bentuk konsistensi terhadap aturan organisasi serta komitmen terhadap independensi Nahdlatul Ulama.
Dengan demikian, Khofifah sekali lagi menegaskan bahwa peran politik tak selalu harus dilakukan dari dalam partai, melainkan bisa dari jalur keumatan dan sosial yang tak kalah strategis.
