JAKARTA – Pemerintah resmi menggulirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat Indonesia mulai Juli 2025. Program ini menyasar siswa sekolah rakyat, pelajar umum, dan santri di pesantren sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk membangun generasi sehat, kuat, dan produktif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno menjelaskan, program ini telah memasuki tahap akhir persiapan dan akan dilaksanakan secara bertahap di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kita membutuhkan kolaborasi berbagai kementerian, termasuk Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemensos, hingga Kominfo karena program ini juga butuh dukungan infrastruktur digital,” ujar Pratikno dalam rapat tingkat menteri, Senin (3/6).

Tahap pertama akan menyasar sekolah rakyat pada Juli, kemudian madrasah dan sekolah umum pada Agustus. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di sekolah-sekolah untuk mempercepat jangkauan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini sebagai pemeriksaan kesehatan terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan target ambisius: 280 juta warga per tahun, termasuk 53 juta pelajar di tahun 2025.

Sejak awal peluncuran melalui puskesmas pada Februari 2025, program CKG telah menjangkau 11 juta warga. “Untuk menjangkau 53 juta pelajar, pemeriksaan langsung di sekolah menjadi kunci. Ini quick win Presiden Prabowo dan prioritas nasional,” kata Menkes Budi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti mendukung penuh program ini. Ia menyebut hasil pemeriksaan akan digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan sekolah sehat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan program ini sangat penting untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat untuk 20.000 siswa, dan pemeriksaan dilakukan sebelum mereka masuk asrama. “Kalau ada yang sakit, kita sembuhkan dulu. Baru mereka masuk sekolah rakyat,” ujar Agus.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya data identitas anak, khususnya anak-anak di bawah 17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), untuk memastikan akurasi sasaran.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno memastikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan akan mendapatkan perhatian khusus, mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan di banyak lokasi. “Program ini sangat strategis, kami berharap tidak hanya bersifat sampling, tapi bisa menjangkau seluruh pesantren,” tegas Amien.

Program CKG juga menjadi bagian dari rangkaian besar program pemerintahan Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah rakyat. Dirjen Komunikasi Publik Kominfo Fifi Aleyda Yahya mengatakan, seluruh program ini ditujukan untuk memperkuat kualitas SDM masa depan.

 “Harapannya, anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat, lebih pintar, dan membawa kebaikan untuk masa depan bangsa,” kata Fifi.