JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, menegaskan bahwa persiapan peresmian 103 Kopdes/Kel percontohan di 38 provinsi terus dimatangkan.
Peresmian akan dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (9/7), Wamenkop meminta agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Kesehatan dapat segera diterbitkan paling lambat akhir pekan ini.
“Kami berharap Jumat besok kedua aturan itu sudah keluar agar tidak ada hambatan operasional Kopdeskel Merah Putih secara nasional,” ujar Ferry.
PMK sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum penyaluran pembiayaan oleh bank-bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Sementara Juknis Kemenkes diperlukan untuk mempercepat proses perizinan apotek dan klinik desa yang menjadi bagian dari unit usaha Kopdes/Kel.
Wamenkop menegaskan bahwa setiap percontohan Kopdes/Kel Merah Putih harus menjalankan standar minimal seperti Gerai sembako, Apotek desa, Klinik desa, Kantor koperasi, Gerai simpan pinjam, Gudang logistik, Kendaraan distribusi
“Semua itu menjadi model usaha dasar yang kita sepakati,” jelas Ferry. Terkait agenda peluncuran, Ferry menyampaikan bahwa acara puncak di Klaten akan disiarkan secara daring dari titik-titik percontohan di seluruh Indonesia. Namun, setiap provinsi diminta memilih satu lokasi utama untuk mengikuti peluncuran virtual bersama Presiden.
“Misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur punya lebih dari satu percontohan, maka harus tentukan satu titik pusat,” tegasnya. Ferry juga memastikan bahwa saat acara peluncuran nanti akan ada dialog interaktif antara Presiden dan pengelola Kopdes/Kel.
Sebagai bentuk kesiapan, Wamenkop mengungkapkan bahwa pelatihan intensif dua hari (15–16 Juli 2025) akan digelar untuk seluruh pengurus Kopdes/Kel Merah Putih. Materi pelatihan mencakup model bisnis, manajemen koperasi, serta praktik operasional.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah dan pembentukan Satgas Daerah.
“Gubernur, bupati, dan wali kota harus hadir di acara puncak. Selain itu, Satgas daerah perlu segera dibentuk untuk mendukung pelatihan dan operasional tahap kedua Kopdeskel,” kata Bima.
