JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut, namun menimbulkan kekhawatiran terkait dampak biaya transportasi. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan, tanpa kajian matang, kebijakan ini berpotensi membebani masyarakat dan pelaku usaha yang sering berurusan dengan pusat pemerintahan.  

Bambang menegaskan, pemindahan aktivitas pemerintahan sebaiknya tidak terburu-buru. Saat ini, seluruh layanan publik, rapat koordinasi, dan pertemuan lintas kementerian masih terpusat di Jakarta. Jika ibu kota pindah, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi, seperti tiket pesawat sekali jalan yang mencapai Rp1,5 juta.  

Ia membandingkan akses transportasi ke Jakarta yang sudah terhubung melalui darat, udara, dan kereta api, sementara ke IKN saat ini hanya bisa ditempuh melalui penerbangan ke Balikpapan dilanjutkan perjalanan darat sejauh 120 kilometer. Hal ini dinilai tidak efisien, terutama untuk urusan mendadak atau darurat.  

Pelaku usaha juga diperkirakan terkena dampak, karena proses perizinan, tender, dan konsultasi dengan kementerian akan membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi lebih tinggi. Meski pemerintah berencana mengembangkan infrastruktur, saat ini Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan masih terbatas kapasitasnya, hanya mampu menampung 30 pesawat sekaligus.  

Bambang juga mempertanyakan akses dari wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan kesulitan mencapai IKN. Ia mendesak pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan langkah lebih lanjut, agar tidak merugikan masyarakat. "Pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan ASN, tapi juga memengaruhi banyak pihak yang selama ini bergantung pada Jakarta," tegasnya.