JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) menggunakan sistem berbasis artificial intelligence (AI) pada September 2025. Program ini merupakan implementasi dari Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah yang menandai kelahiran Government Technology (GovTech) berbasis AI.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa sistem baru ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bantuan, dengan potensi penghematan anggaran negara mencapai Rp 500 triliun melalui penargetan yang lebih tepat.
Baca Juga : BUMN Akan Suplai Produk Usaha Kopdes Merah Putih
Uji coba perdana akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut arahan presiden untuk memperbaiki ketepatan sasaran, mengingat sebelumnya sekitar 45 persen program Kemensos masih mistargeted.
Dalam skema digital ini, masyarakat dapat aktif berpartisipasi dengan mengusulkan atau menyanggah calon penerima bansos melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sistem AI akan memverifikasi data secara otomatis dan menentukan kelayakan penerima, sementara bagi yang tidak memiliki ponsel dapat dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk perekaman biometrik.
Gus Ipul memperkirakan penghematan anggaran Kemensos bisa mencapai Rp 14 triliun per tahun dari digitalisasi ini, dengan manfaat tambahan berupa transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
