JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah akan melakukan komunikasi internal terkait 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan mengemuka dalam gelombang aspirasi publik. Hal ini disampaikan usai rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).  

“Tuntutan-tuntutan tersebut akan dibaca, mana yang menjadi kewenangan pemerintah, mana yang menjadi kewenangan DPR, dan mana yang dapat diakomodir sesuai aturan,” ujar Tito. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertimbangkan tuntutan tersebut secara proporsional dan sesuai mekanisme yang berlaku.  

Tuntutan 17+8 yang beredar di media sosial mencakup 17 poin jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, serta 8 agenda reformasi sistemik yang ditargetkan selesai pada 2026. Tuntutan tersebut dialamatkan kepada berbagai institusi negara, termasuk Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.  

Beberapa poin kunci meliputi pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan dalam demonstrasi, penghentian kriminalisasi terhadap demonstran, transparansi anggaran DPR, peninjauan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta reformasi di tubuh Polri dan TNI.  

Tito menyatakan bahwa tuntutan yang menjadi kewenangan instansi lain, seperti DPR, akan dikomunikasikan lebih lanjut. “Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan, dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain,” tambahnya.  

Tuntutan ini muncul sebagai respons atas berbagai isu yang memicu gelombang demonstrasi nasional dalam sepekan terakhir, termasuk kekerasan aparat, kebijakan ekonomi yang dinilai tidak pro-rakyat, dan minimnya akuntabilitas lembaga negara.  

Pemerintah berharap dapat merespons tuntutan tersebut dengan langkah-langkah konkret tanpa mengabaikan prosedur hukum dan mekanisme demokrasi yang berlaku.