JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras tuduhan anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang menyatakan ada 5.000 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang fiktif. BGN menjelaskan bahwa yang terjadi adalah pendaftaran titik lokasi secara online yang belum ditindaklanjuti dengan pembangunan, bukan praktik fiktifisasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa sistem pendaftaran online sengaja dibuka untuk umum guna mencegah praktik kolusi. “Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik, Jumat (19/9/2025).
Tuduhan ini sebelumnya disampaikan Nurhadi dalam rapat kerja dengan BGN pada Senin (15/9/2025) lalu. Politikus Partai NasDem itu menyebut adanya oknum yang mendaftarkan titik dapur, mengunci lokasinya, namun tidak membangunnya. Titik tersebut kemudian dijual kepada investor.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu,” ujar Nurhadi.
Ia menilai hal ini merupakan celah serius dalam program yang menyerap anggaran triliunan rupiah dan menyangkut hak anak Indonesia atas gizi yang layak. Nurhadi juga menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan oleh BGN.
Nanik menjelaskan, pendaftaran titik yang mudah dan terbuka merupakan upaya untuk transparansi dan mencegah suap. “Ini kan dulu dibuat online untuk menghindari, biar orang nggak nyogok kanan, nyogok kiri, kalau mau daftar jadi mitra. Dari situ BGN ini kemudian melakukan cek mana yang benar, mana yang tidak,” ujarnya.
Menurutnya, status titik-titik yang belum dibangun tersebut lebih tepat disebut sebagai “gambling” dari pendaftar yang masih menunggu peluang, bukan sebagai indikator kecurangan. BGN kemudian akan melakukan pengecekan terhadap titik-titik yang terdaftar untuk memastikan kesiapan dan kelayakannya.
Polemik ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan program besar seperti MBG, yang membutuhkan keseimbangan antara percepatan, transparansi, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran.
