BANYUWANGI – Pemerintah memulai uji coba sistem baru penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital bernama Portal Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dua desa, yakni Kemiren dan Lateng, dipilih sebagai lokasi percontohan. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah klasik salah sasaran bansos yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Sistem Perlinsos dirancang agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak. Menurut Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, konsep utama program ini adalah keterbukaan dan keadilan. “Kalau seseorang mengajukan bantuan dari uang rakyat, maka fair jika negara meminta akses data untuk mengecek kebenarannya. Prinsipnya transparan dan adil,” ujarnya dalam sosialisasi Perlinsos di Aula Menak Djinggo, Banyuwangi, Rabu (17/9/2025).
Banyuwangi dipilih karena dianggap paling siap dari sisi infrastruktur digital. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten ini mencapai 4,50 pada 2024, tertinggi di tingkat kabupaten se-Indonesia. Infrastruktur jaringan internet hingga desa dan integrasi layanan publik yang mapan menjadikan daerah ini laboratorium ideal untuk program bansos digital.
Kunci utama sistem ini adalah integrasi data lintas lembaga. Tidak hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bansos akan diverifikasi menggunakan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, Polri, hingga bank-bank Himbara. Mekanisme ini memungkinkan deteksi otomatis bagi pemohon yang sebenarnya tidak layak, sekaligus mengidentifikasi situasi darurat seperti korban bencana yang mendadak kehilangan penghidupan.
Untuk mempercepat pertukaran data, pemerintah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang berfungsi sebagai “jembatan data”. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyediakan infrastruktur, sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin keamanan. Adapun KemenPANRB bertanggung jawab pada tata kelola dan kebijakan.
Meski ditopang teknologi tinggi, pemerintah menekankan uji coba dilakukan secara bertahap. Asdep Keterpaduan Layanan Digital Nasional KemenPANRB, Adi Nugroho, menegaskan, sistem tidak akan digulirkan luas sebelum formula kelayakan benar-benar teruji. “Ini bukan sekadar proyek teknologi, tapi menyangkut keadilan sosial. Kepercayaan publik harus dijaga,” katanya.
Dengan hadirnya Perlinsos, pemerintah berharap sistem bansos di Indonesia bertransformasi menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan adil. Masyarakat tidak lagi hanya dicatat sebagai “miskin” secara administratif, melainkan diverifikasi berdasarkan kondisi aktual. Uji coba di Banyuwangi diharapkan menjadi awal dari era baru penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
