JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu memastikan bahwa investasi dari perusahaan pengelola SPBU swasta di Indonesia akan tetap berlanjut meski sempat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi.
Todotua menegaskan komitmen para pelaku usaha setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan perusahaan swasta, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. "(Investasinya) Tetap jalan. Kemarin semua commit. Semuanya. Baik BP, Shell, semua," ujar Todotua. Ia menambahkan bahwa "Kita bilang, oke ya, aman ya. Jalan terus semuanya, enggak ada yang berubah. Mereka semua commit."
Meski mengakui adanya keluhan dari pelaku usaha mengenai kelangkaan BBM yang sempat mengganggu ekspansi bisnis, Todotua menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah memberikan penjelasan mengenai alokasi impor BBM. Untuk tahun 2026 dipastikan akan ada penyesuaian alokasi impor antara swasta dan pemerintah. "Iya (ekspansi terganggu). Ya, karena kan memang adanya pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tetapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM-nya juga, mereka butuh menyesuaikan juga. Dalam neraca neraca kuota importnya mereka. Sehingga nanti ini akan dilihat tahun depan," jelas Todotua.
Todotua memastikan bahwa ekspansi SPBU swasta akan terus berlanjut, dengan contoh BP yang berencana membangun hingga 250 SPBU di Indonesia sampai 2030. "Itu schedule planningnya mereka tetap berjalan. Tahun ini mereka ada penambahan sekitar berapa ya? 10 atau 20, Berjalan terus semuanya," tambahnya.
Pertemuan yang digelar BKPM sebelumnya bertujuan untuk mencari solusi atas keluhan pelaku usaha swasta mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia, khususnya terkait isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang diterapkan pemerintah. BKPM berharap dengan adanya solusi ini, investasi swasta di bidang energi tidak mempengaruhi target capaian pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi untuk SPBU swasta dapat tetap stabil hingga lima tahun mendatang.
