BANDUNG BARAT – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, usai terjadinya insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Cisarua. Langkah tegas ini diambil setelah Tim Investigasi Independen BGN bersama Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) menemukan adanya pelanggaran serius terhadap standar higienitas dan keamanan pangan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan BGN bergerak cepat menelusuri sumber kejadian serta memastikan seluruh korban mendapat penanganan yang layak. “Kami sangat menyesalkan insiden ini. Tim investigasi sudah kami kirim untuk memastikan penyebabnya dan menindaklanjuti secara menyeluruh,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/10).

Dua dapur yang dihentikan operasionalnya yakni SPPG Cisarua Jambudipa 1 dan SPPG Cisarua Pasirlangu, keduanya berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Qur’an Cisarua (TARBIQU). Berdasarkan hasil investigasi, insiden bermula pada 14 Oktober 2025 ketika 115 siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG dari dapur Jambudipa 1. Sehari kemudian, 7 siswa tambahan kembali terdampak, termasuk dari dapur Pasirlangu. Total, hingga Rabu (15/10), jumlah siswa terdampak mencapai 502 orang, dengan 50 siswa sempat dirawat inap di rumah sakit.

Ketua Tim Investigasi, Karimah Muhammad, mengungkap adanya indikasi kontaminasi silang dari bahan pangan yang sama, terutama daging ayam. Selain itu, keterlambatan penghentian distribusi menu MBG dari SPPG Jambudipa 1 meski laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) sudah diterima sejak pukul 10.00 WIB turut memperburuk situasi. “Higienitas dapur yang rendah dan keterlambatan penanganan meningkatkan risiko penyebaran kontaminasi,” ujarnya.

Tim menemukan berbagai pelanggaran standar di dua dapur tersebut, mulai dari kondisi dapur yang kurang bersih, keberadaan lalat, hingga penggunaan air PDAM tanpa proses pemurnian tambahan. Fakta lain menunjukkan lokasi SPPG Pasirlangu berdekatan dengan kebun warga, yang meningkatkan potensi pencemaran. Hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat masih ditunggu untuk memastikan sumber kontaminasi utama.

BGN menegaskan akan memperkuat pengawasan keamanan pangan di seluruh satuan layanan MBG di Indonesia. “Aspek keamanan pangan tidak bisa ditawar, karena program MBG adalah tanggung jawab negara untuk meningkatkan gizi anak-anak,” tegas Nanik. Kedua SPPG kini diwajibkan memperbaiki infrastruktur dapur, memperbarui sistem sanitasi, serta mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum dapat beroperasi kembali.