JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memperluas penertiban impor tidak hanya pada pakaian bekas ilegal, tetapi juga mencakup pakaian baru yang diimpor dengan harga sangat murah, terutama dari China. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa harga pakaian impor yang tidak wajar telah membuat produk dalam negeri sulit bersaing. "Jilbab itu bayangkan, dijual itu harganya kurang lebih Rp 2.000 perak, Rp 3.000 perak. Hancur pengusaha-pengusaha kita, produsen-produsen kita di UMKM," ujarnya dalam acara EKSiS di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Ia mencontohkan produk jilbab dan batik printing dari China yang dijual dengan harga yang dinilainya tidak masuk akal.
Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada pemberantasan thrifting saja. "Kita enggak akan hanya berhenti di thrifting karena thrifting itu baru sebagian kecil. Yang paling besar ini adalah impor-impor produk-produk baju-baju dari China yang harganya udah enggak bener ini," tegasnya. Langkah penertiban ini dinilai crucial untuk melindungi industri fesyen lokal yang menjadi tulang punggung sektor UMKM. Saat ini pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menertibkan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diduga membuka akses bagi barang impor dengan harga tidak wajar. Pemerintah juga akan memastikan platform e-commerce menghentikan penjualan barang thrifting. "Kemarin kita sudah lakukan penindakan di hulunya untuk kita tutup akses untuk baju bekas. Terkait barang-barang import yang lain memang itu butuh proses. karena kalau baju bekas secara aturannya sudah jelas, tidak boleh impor barang-barang bekas. Nah aturnya sudah jelas, dasar akibatnya ada, itu kita tutup dulu," ucap Maman.
Di sisi lain, Kementerian UMKM juga menyiapkan strategi substitusi agar pedagang yang sebelumnya mengandalkan barang impor ilegal dapat beralih ke produk lokal. Maman menyatakan telah mengumpulkan asosiasi produsen dan pelaku industri fesyen lokal, termasuk distro-distro di Bandung, untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. "Ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya kebijakan yang win-win solution. Jadi kita tidak hanya menutup di hulunya saja, tapi kita cari solusi supaya mereka tetap bisa berdagang," tukasnya. Data yang diungkapkan Maman menunjukkan lonjakan signifikan volume impor pakaian bekas, dari hanya 7 ton per tahun pada 2021 menjadi 3.600 ton pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1.800 ton. "Artinya apa? Ada kepentingan domestik yang harus kita amankan," kata Maman.
