Belum rampungnya proses penerbitan visa haji menyebabkan sejumlah jemaah Indonesia terpaksa berangkat tidak sesuai jadwal rombongan mereka. Fenomena ini memicu perpindahan kloter dan membuat beberapa pasangan bahkan harus terpisah selama perjalanan ibadah ke tanah suci.
Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan bahwa masalah ini terjadi karena pelayanan visa tahun ini melibatkan delapan syarikah berbeda. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam konsistensi jadwal keberangkatan.
Visa Lambat Jadi Sumber Kekacauan Kloter
Pada fase awal keberangkatan, sejumlah visa jemaah belum kunjung diterbitkan meski mereka sudah masuk dalam daftar terbang. Akibatnya, jemaah yang visanya sudah siap mengisi kursi kosong dari kloter sebelumnya, sementara yang tertunda harus bergabung dalam kloter berikutnya.
“Konsekuensinya, terjadi perubahan komposisi kloter. Bahkan, dalam beberapa kasus, jemaah yang bergabung berasal dari perusahaan layanan (syarikah) berbeda,” ujar Hilman dalam keterangannya, Senin (19/5).
Perbedaan penyedia layanan ini semakin memperumit pengelolaan akomodasi dan layanan di Arab Saudi.
Upaya Penggabungan Kembali Sedang Dikebut
Hilman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari keterlambatan visa ini. Fokus utama adalah memastikan jemaah bisa berkumpul kembali dengan pasangan atau rombongannya saat tiba di Mekkah.
“Kerajaan Saudi memberikan respons positif atas persoalan ini. Kami terus koordinasi agar penggabungan kembali bisa segera dilakukan,” katanya.
Langkah percepatan ini juga penting untuk menjamin kenyamanan dan kekhusyukan jemaah selama melaksanakan ibadah haji.
Peran Koordinasi dan Evaluasi Lintas Pihak
Permasalahan ini diharapkan menjadi catatan penting bagi perbaikan tata kelola visa dan kloter haji di masa mendatang. Pelibatan banyak syarikah dinilai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak yang mengganggu penyelenggaraan ibadah.
DPR pun turut mendorong Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji untuk segera menyusun evaluasi menyeluruh. Harapannya, pada musim haji tahun depan, kejadian serupa bisa dihindari sepenuhnya.
“Yang terpenting adalah perlindungan dan kenyamanan jemaah tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Hilman.
