BRASILIA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi bersih yang adil, berkelanjutan, dan inklusif di hadapan para Menteri Energi negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) dalam pertemuan Energy Ministerial Meeting di Brasilia, Senin (19/5).
Dalam pidatonya, Yuliot menyampaikan bahwa pendekatan transisi energi tidak bisa disamaratakan (one-size-fits-all), melainkan harus disesuaikan dengan kondisi nasional, prioritas pembangunan, serta kedaulatan teknologi masing-masing negara. “Transisi energi yang kami lakukan harus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal,” tegasnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan akses energi merata, terutama di wilayah terpencil. Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia memprioritaskan pengembangan energi terbarukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami percaya bahwa transisi energi adalah instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif,” lanjutnya.
Yuliot juga menyoroti langkah konkret Indonesia dalam mendorong energi bersih, termasuk melalui penerapan biodiesel B40 (solar dengan campuran 40 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit), dan perluasan program memasak bersih berbasis bioenergi.
Tak hanya itu, Indonesia juga memperkuat hilirisasi sektor mineral, memanfaatkan cadangan nikel, timah, bauksit, dan tembaga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. “Indonesia menekankan bahwa sumber daya alam adalah milik negara, dan negara memiliki hak penuh untuk mengatur serta mengelola rantai pasokannya sesuai dengan prioritas nasional,” ujar Yuliot.
Menurut Yuliot, Energi harus dipandang sebagai aset strategis, bukan sekadar komoditas. Untuk itu, Indonesia menargetkan peningkatan produksi migas menjadi 1 juta barel minyak dan 12 BSCFD gas per hari pada 2030. Pemerintah juga tengah menjajaki pengembangan energi nuklir sebagai opsi baseload rendah karbon, dengan target reaktor pertama pada 2032 dan kapasitas terpasang sebesar 36 gigawatt pada 2060.
Yuliot turut menekankan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan panas bumi. “Kami memiliki 19 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas lebih dari 2,68 GW, dan kami menargetkan 6,2 GW pada 2030 dengan peta jalan yang jelas,” tutupnya.
