JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya membangun ekosistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai lingkungan, termasuk sekolah dan tempat kerja. Hal ini mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Jakarta pada Kamis (10/7).  

Menteri Koordinator PMK Pratikno menyatakan bahwa penanganan kekerasan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan komunitas, keluarga, dan organisasi sosial. "Ekosistem antikekerasan ini perlu dibangun di berbagai ruang, mulai dari sekolah, desa, kota, hingga lingkungan kerja," ujar Pratikno.  

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data menunjukkan lonjakan dari 11.800 laporan per 14 Juni 2025 menjadi 13.000 laporan per 7 Juli 2025, dengan mayoritas kasus berupa kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga.  

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan meluncurkan Inpres tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kementerian PPPA juga akan menggelar kegiatan permainan tradisional dalam rangka Hari Anak Nasional untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai sekaligus memperkenalkan kembali budaya lokal.  

Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.