JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari pagu APBN. Angka tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9).
Pada komponen BPP, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu. Anggaran itu antara lain digunakan untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial, seperti PBI JKN bagi 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, PIP bagi 11,3 juta siswa, serta KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa. Penyaluran bansos tersebut dilakukan melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mendukung program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu. Anggaran ini mencakup pembayaran manfaat pensiun dan berbagai subsidi agar masyarakat dapat menikmati harga barang yang lebih terjangkau. Dibandingkan tahun 2024, realisasi subsidi mengalami peningkatan, terutama untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk.
“BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg naik 3,6 persen, listrik bersubsidi naik sekitar 3,8 persen, dan pupuk 12,1 juta ton lebih tinggi. Semoga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ujar Wamenkeu.
Adapun realisasi TKD mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Suahasil, hal ini dipengaruhi perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat penyaluran oleh pemerintah daerah. Meski demikian, belanja daerah justru terkontraksi 14,1 persen akibat pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi di sejumlah daerah.
Wamenkeu menegaskan, APBN dirancang untuk menghadirkan belanja berkualitas yang berdampak langsung pada masyarakat. “APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan TKD untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
