Subsidi listrik yang seharusnya dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu kini disorot karena adanya dugaan penyalahgunaan dana. Pemberian subsidi listrik dari pemerintah untuk rakyat yang kurang mampu diduga terjadi kecurangan, hingga menyebabkan kebocoran anggaran yang tak sedikit. Laporan terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disampaikan oleh PLN mengungkap bahwa subsidi ini telah disalurkan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

Menurut laporan yang diterima, jumlah subsidi yang tidak tepat sasaran ini mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 1,2 triliun per bulan. Data yang seharusnya hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah ternyata dipalsukan, sehingga subsidi listrik ini menyasar kelompok yang sebenarnya tidak berhak menerima. Bahkan, temuan dari Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) mengungkapkan bahwa terdapat 22,9 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi tetapi tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), basis data milik Kementerian Sosial yang menyimpan informasi mengenai masyarakat miskin.

Wakil Menteri ESDM, Yulliot Tanjung, mengungkapkan dalam pertemuan di kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk ketenagalistrikan dan PLN, untuk mendalami data penerima subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa kategori tidak tepat sasaran bukan hanya ditentukan dari fisik bangunan atau tempat tinggal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat bersangkutan. Kami melihat data-data yang tidak tepat sasaran tadi. Ini hasil koordinasi dengan teman-teman yang ada di ketenagalistrikan, di PLN, kira-kira yang tidak tepat sasaran itu yang kayak bagaimana? Jadi kadang-kadang tuh kan kita melihat yang tidak tepat sasaran itu bukan dari bangunan fisiknya, tapi itu juga dari kondisi ekonomi yang ada di masyarakat bersangkutan,” ujar Yulliot Tanjung  (14/11/2024)

Pelanggan listrik dengan kapasitas daya 450 VA selama ini memang identik sebagai penerima subsidi, karena mereka umumnya dianggap berasal dari kalangan kurang mampu. Namun, laporan terbaru menunjukkan hanya 41,25 persen atau sekitar 10.074.930 pelanggan dari kapasitas 450 VA yang tercatat dalam DTKS milik Kementerian Sosial. Artinya, sebagian besar pelanggan yang menikmati subsidi listrik ini sebenarnya tidak masuk dalam kategori miskin menurut standar DTKS.

Pahala Nainggolan, Koordinator Pelaksana Stranas PK, menjelaskan bahwa distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun per bulan. Pahala menyatakan bahwa angka ini bukanlah hal yang dapat diabaikan, mengingat dana yang dialokasikan tersebut seharusnya dapat lebih bermanfaat bila digunakan untuk kelompok masyarakat yang memang memerlukan.

(Gin)