Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berkomitmen memperbaiki kondisi lingkungan dengan menanam 10.000 bibit mangrove di Kawasan Ekonomi Essensial (KEE) Pasarbanggi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini di daerah tersebut baru mencapai 3 persen, jauh dari target nasional sebesar 30 persen.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Ika H Affandi, menjelaskan bahwa penanaman mangrove akan difokuskan di Pasarbanggi karena kawasan tersebut dinilai strategis untuk pemulihan ekosistem pesisir.
"Kami memiliki banyak hutan, tetapi belum masuk dalam perhitungan RTH. Oleh karena itu, kami akan memperbanyak penanaman, terutama mangrove, yang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan," ujar Ika saat ditemui di sela acara gerakan Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) yang digelar Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BDLF), Selasa (27/5).
Penanaman mangrove direncanakan digelar pada 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selain untuk meningkatkan tutupan RTH, program ini juga bertujuan mencegah abrasi pantai dan memperbaiki habitat laut. Mangrove diketahui mampu meredam gelombang laut hingga separuhnya, sekaligus menjadi tempat berkembang biak berbagai biota perairan.
Selain rehabilitasi mangrove, Pemkab Rembang juga tengah mempersiapkan penghentian praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Landoh. Ika mengungkapkan bahwa pihaknya telah diberi waktu 180 hari untuk mengubah sistem pengelolaan sampah di TPA tersebut.
"Kami sedang menyusun perencanaan untuk mengubah TPA Landoh menjadi sanitary landfill, di mana sampah akan ditimbun di dalam tanah, bukan lagi dibuang secara terbuka," jelasnya.
Pemkab Rembang juga berencana membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) senilai Rp120 miliar, dengan pendanaan dari pinjaman pemerintah Jerman melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Fasilitas ini nantinya akan mampu mengolah 100 ton sampah per hari dan dibangun di atas lahan seluas 7 hektare, sementara lahan TPA open dumping yang ada saat ini hanya 1,3 hektare.
"RDF Rembang akan menjadi solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Namun, kami masih mempertimbangkan teknologi peredam bau yang akan digunakan," tambah Ika.
Program rehabilitasi mangrove dan perbaikan sistem pengelolaan sampah ini diharapkan dapat mendorong Rembang menuju kabupaten yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta seperti Djarum Foundation, dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target RTH 30 persen.
