Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP), sebuah inisiatif yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. Program ini dirancang untuk mempercepat penyediaan infrastruktur air minum berkualitas di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusuma Astuti, mencatat bahwa hingga 2023, capaian akses air minum layak telah mencapai 91,72%. Angka ini mendekati target ambisius 100% pada akhir 2024. "Pelayanan air minum kita yang layak memang masih 91%, tapi ini sudah hampir mendekati 100%. Yang layak tetapi aman itu kita masih di bawah 20%. Mudah-mudahan dengan ini kita nanti bisa memanfaatkan idol capacity yang ada, dan kita bisa mencapai 100% untuk impres air minum dan air limbah yang belum selesai. Nah, ini semuanya adalah untuk meningkatkan pelayanan air minum di Indonesia," ungkapnya.

Program NUWSP tidak hanya fokus pada akses air minum yang layak, tetapi juga memberikan perhatian besar pada peningkatan akses air minum perpipaan. Hingga 2023, akses perpipaan tercatat telah mencapai 19,76%, mendekati target 30,45% yang tercantum dalam RPJM 2020–2024. Selain itu, program ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan keenam, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi untuk semua. Dalam hal ini, prinsip 4K menjadi acuan utama: Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan.

Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mencapai target ini. Sebanyak 21 daerah di Indonesia telah berhasil memanfaatkan pembiayaan nonpublik untuk pembangunan infrastruktur air minum. 78 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum kini telah mencapai full cost recovery, sebuah indikator keberlanjutan finansial yang kuat. 

(Gin)